Home » » HUKUM ISLAM

HUKUM ISLAM

Written By setia darmawan on Monday, October 7, 2013 | 8:24:00 AM


Hukum Islam

Definisi Hukum Islam
Definisi hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam. Hukum islam juga menjadi bagian dari agama islam. Selain itu, definisi hukum islam dapat dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati oleh seorang muslim. Dasar dan kerangka hukum islam ditetapkan oleh Allah SWT.
Definisi hukum islam oleh beberapa ulama memiliki pengertian yang berbeda. Menurut ulama ushul, definisi hukum islam adalah doktrin syariat yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf, baik perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Definisi hukum islam menurut ulama fiqih, memiliki penjelasan yang agak berbeda. Menurut ulama fiqih, definisi hukum islam adalah efek (dampak/akibat) yang dikehendaki oleh kitab syariat dalam perbuatan-perbuatan, seperti, wajib, sunnah, mubah dan haram.
Definisi hukum islam pada umumnya disamakan dengan syariat islam, dalam hal ini biasa disebut syara’.  Secara etimologi, syariat berarti jalan, sedangkan dari segi bahasa syariat bisa bermakna sebagai hukum yang diadakan oleh Allah SWT.
Karakteristik Hukum Islam
Selain definisi hukum islam, untuk dapat memahami hukum islam, perlu diketahui beberapa karakteristik dalam hukum islam, antara lain:
1.                  Hukum islam didasarkan pada wahyu ilahi
2.                  Hukum islam bersifat komprehensif
3.                  Hukum islam terkait dengan masalah akhlak atau moral
4.                  Hukum islam memiliki orientasi koletif
5.                  Hukum  islam berbicara tentang haram dan halal
6.                  Hukum islam memberikan sanksi bagi pelanggar hukum islam, yakni sanksi di dunia dan di akhirat.

HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A.                Hukum Islam Di Indonesia
Eksistensi Hukum Islam di Indonesia menarik untuk disimak selain negeri ini memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia juga memiliki karakteristik keislaman yang berbeda dengan komunitas muslim lainnya.
Indonesia sebagai negara modern baru berdiri setengah abad yang lalu. Sebelum penjajahan Belanda di Indonesia belum terdapat sistem hukum nasional. Tetapi sebelumnya terdapat berbagai kerajaan besar dan kecil yang diwarnai berbagai pandangan budaya dan agama, mempunyai ciri-ciri tersendiri.
Sebelum kedatangan Belanda, hukum islam sebenarnya telah mempunai tempat tersendiri bagi masyarakat nusantara. Terbukti dengan beberapa fakta. Misalnya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah salah satu ahli agama dan ahli hukum islam yang terkenal pada abad ke-14 Masehi. Melalui kerajaan ini hukum islam mazhab syafi’i disebarkan ke kerajaan – kerajaan lain seluruh wilayah kepulauan nusantara.bahkan ahli hukum dari Kerajaan Malaka sering datang ke Samudera Pasai untuk mencari kata putus permasahaan hukum islam yang terjadi di kerajaan Malaka.
Makna hukum dalam pengertian sehari-hari di Indonesia, masih dihubungkan dengan ketetapan hukum islam. Sering dipertanyakan tentang bagaimana mengawini wanita yang dalam masa iddah cerai ; hukum jual beli berdasarkan riba atau bunga bank, dst. Dengan menyebut hukum dalam contoh – contoh seperti diatas sebenarnya yang dimaksud adalah ajaran islam berupa hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.
Hukum ( syariah ) adalah suatu yang esensial dalam islam yang mengendalikan sikap hidup penganutnya. Bila seorang masuk islam, maka secara otomatis ia mengakui hukum islam, dan wajib untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari – hari.
Penelitian mengenai hukum islam di Indonesia belum banyak menyikapkan bentuk – bentuk penerapan hukum islam melalui kerajaan – kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara sebelum kedatangan penjajahan Belanda, tetapi gelar – gelar yang diberikan kepada beberapa raja Islam, misalnya adipati, ing alogo, saayadin, dan padotongomo, dapat dipastikan bahwa peranan hukum islam cukup besar dalam kerajaan – kerajaan tersebut.
Oleh karena itu agama adalah suatu yang menentukan dalam sejarah masyarakat indonesia dan kerena itu ketuhanan yang maha esa dicantumkan oleh para pendi RI sebagai sila pertama falsafah negara, dan ini menunjukkan disamping adat – istiadat, juga dipengaruhi oleh pandangan hidup dan agama bangsa Indonesia yang memainkan peranan dalam membentuk pemahaman dan pencitraan hukum bangsa Indonesia sepanjang sejarah.
Selanjutnya hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, pertama adalah hukum yang berasal dari adat-istiadat dan norma – norma masyarakat yang diterima secara turun temurun yang berlangsung sejak dahulu kala. Kedua adalah hukum yang berasal dari ajaran agama. Sejak dahulu kala sudah dicatat dalam sejarah sejumlah orang yang meklaim menerima pesan ilahi atau hikmah. Dan ketiga adalah hukum sebagai keleruhan antara kehidupan bersama yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan saksi tertentu.
Ketiga jenis aturan tersebut terdapat dalam budaya Hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika membicarakan budaya Hukum Indonesia maka ketiganya itu tidak bisa diabaikan.
Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menurut seorang praktisi hukum pada dasarnya mengandung tiga muatan makna.
1.         Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan – kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada tuhan yang maha esa
2.         Negara berkewajiban membuat peraturan – peraturan perundang – undangan atau melakukan kebijakan – kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3.         Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.
Seperti halnya hukum barat, hukum islam juga berciri perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Perbedaan dengan Hukum barat adalah bahwa Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua hukum baru yang diundangkan dan sebagai legislasi manusia itu disempurnakan dan berubah sesuai semangat ruang dan waktu.
Legislasi hukum Islam sepanjang sejarah mulai dari pertumbuhannya sampai sekarang telah melalui berbagai tahap, dan pada tahap ini telah memasuki tahap kompilasi dan perundangan dalam negara hukum modern untuk menjadi bagian Hukum Nasional. Perkembangan terakhir ini juga berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk produk undang – undang maupun pemikiran hukum yang dikembangkan oleh berbagai lembaga dan individu.
B.                 Perkembangan Hukum Islam Pada Umumnya

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang kita kenal selama ini adalah hasil dari suatu proses pertumbuhan yang berlangsung terus menerus sejak awal kelahirannnya hingga kini. Proses perkembangannya melalui beberapa proses atau periode – periode. Adapun periode – periode tersebut sebagai berikut :

1.      Proses pertumbuhan/ permulaan hukum islam atau disebut juga dengan periode Rasulullah.( antara tahun XIII Sebelum Hijriah – tahun XI Hijriah).
2.      Periode Persiapan Hukum Islam biasa juga disebut Periode Sahabat atau Periode Khulafaaurrasyidin ( antara tahun XI H – tahun ke 101 H)
3.      Periode Penyempurnaan / Periode pembinaan hukum Islam ( antara Abad II – Abad IV H)
4.      Periode kemunduran Hukum Islam / Periode Kebekuan Hukum Islam (antara Abad IV – Abad XIII H)
5.      Periode Kebangkitan ( dimulai dari awal Abad ke XIV hingga sekarang ini).

C.                 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan/pertumbuhan hukum islam di Indonesia sejak mulai massuknya agama islam sampai menjadi salah satu sistem hukum yang banyak penganutnya, dapat dibagi tiga pembahasan.
1.      Masa kedatangan Islam di Indonesia
2.      Masa Pemerintahan Hindia Belanda
3.      Masa sesudah kemerdekaan

Hasil Hukum Islam di Indonesia
Terhitung  sejak  tahun 1970-an  sampai  sekarang arah dinamika hukum Islam  dan  proses  transformasi  hukum  Islam  telah  berjalan  sinergis  searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga  fase hubungan antara Islam dan negara  pada  masa  Orde  Daru  yakni  fase  antagonistik  yang  bernuansa konflik,  fase  resiprokal kritis yang bernuansa  strukturalisasi  Islam, dan  fase akomodatif yang  bernuansa harmonisasi  Islam dan negara,  telah membuka                    pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. 
Di  antara  produk/hasil  undang-undang  dan  peraturan  yang  bernuansa hukum  Islam, umumnya memiliki  tiga bentuk: Pertama, hukum  Islam yang secara  fonnil  maupun  material  menggunakan  corak  dan  pendekatan keislaman;  Kedua,  hukum  Islam  dalam  proses  taqnin  diwujudkan  sebagai sumber-sumber materi muatan  hukum,  di mana  asas-asas  dan  pninsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam  yang  secara  formil  dan  material  ditransformasikan  secara  persuasive source dan authority source.
Sampai  saat  ini,  kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  semakin memperoleh pengakuan  yuridis. Pengakuan  berlakunya hukum  Islam  dalam  bentuk  peraturan  dan  perundang-undangan  yang berimplikasi  kepada  adanya  pranata-pranata  sosial,  budaya,  politik  dan hukum.  Salah  satunya  adalah  diundangkannya  Hukum  Perkawinan  No. 1/1974.
 Abdul  Ghani  Abdullah  mengemukakan  bahwa  berlakunya  hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga  alasan,  yaitu:  Pertama,  alasan  filosofis,  ajaran  Islam  rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan  mempunyai  peran  penting  bagi  terciptanya  norma  fundamental negara  Pancasila);  Kedua,  alasan  Sosiologis.  Perkembangan  sejarah masyarakat  Islam  Indonesia menunjukan bahwa  cita hukum dan kesadaran hukum  bersendikan  ajaran  Islam  memiliki  tingkat  aktualitas  yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang  tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.
Implementasi  dan  tiga  alasan  di  atas,  sebagai  contoh  adalah ditetapkannya  UUPA  No.7/1989  yang  secara  yuridis  terkait  dengan peraturan  dan  perundang-undangan  lainnya,  seperti UU No.2/1946  Jo, UU No.32/1954,  UU  Darurat  No.1/1951,  UU  Pokok  Agraria  No.5/1960,  UU No.14/1970, UU No.1/1974, UU No.14/1985, Perpu Nol/SD 1946 dan No.5/SD 1946, PP. No.10/1947  Jo. PP. No.19/1947, PP. No.9/1975, PP. No.28/1977, PP. No.10/1983  Jo,  PP.  No.45/1990  dan  PP.  No.  33/1994.  Penataan  PeradilanAgama  terkait  pula  dengan  UU  No.2/1986  tentang  Peradilan  Umum,  UU No.5/1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.7/1989  tantang Dradilan Agama.
Dalam  kenyataan  lebih  konkret,  terdapat  beberapa  produk  peraturan  perundang-undangan yang secara formal maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:
a.  UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
b.  UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3,72006)
c.  UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10/1998)
d.  UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
e.  UU No. 38/ 1000 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZTS)
f.  UU  No.  44/1999  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  Nangroe Aceh Darussalam
g.  UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
h.  UU No. 4 1/2004 tentang \Vakaf

Di  samping  tingkatannya  yang  berupa Undang-undang,  juga  terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:
a.  PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan 
b.  PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
c.  PP No.72/1992  tentang  Penyelenggaraan  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil
d.  Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
e.  Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

Dan sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang  Peradilan  Agama.  Betapa  tidak,  Peradilan  Agama  sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar’iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan  sebagai undang-undang. Padahal UU  No.14/1970  dalam  pasal  10-12  dengan  tegas  mengakui  kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.
Keberadaan  UU  No.7/1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  InpresNo.1/1991  tentang Kompilasi Hukum  Islam  sekaligus merupakan  landasan yuridis  bagi  umat  Islam  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lamadan  15  tahun  sejak  masa  Orde  Baru,  adalah  perjuangan  panjang  yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.
Kehadiran  ICMI  pada  awal  tahun  1990-an  sesungguhnya  merupakan realitas  sosial dan politik yang  tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh  Islam  yang  aktif  dalani  berbagai  organisasi  kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting  terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan  dan  peraturan  berdasarkan  hukum  Islam,  bukan  perkara  yang mudah,  seperti membalikkan  kedua  telapak  tangan,  tetapi  semua  itu  telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.



Hubungan hukum Islam dengan hukum Adat
Bila yang dimaksud dengan hukum Adat adalah kebiasaan (gewonten), pada pertengahan abad ke-19, hukum agama dalam hal ini hukum Islam dan hukum kebiasaan berlaku sama kuat sepanjang dihormati oleh masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum (algeemen belang) menurut ukuran pemerintah, dan merupakan kebutuhan kemasyarakatan yang nyata (Pasal 131 ayat 2b IS).
Istilah hukum Adat (Adatsrechts) baru dikenal pada akhir abad ke-19 oleh Van Vollenhoven dalam beberapa karangannya. Setelah itu timbul pula persoalan dimana letak hukum Islam dalam hukum positif Indonesia waktu itu. Van Vollenhoven berpendapat bahwa bagi golongan bumiputera, hukum yang berlaku baginya ialah hukum Adat, hukum Adat adalah hukum turun-temurun (tradisional) Indonesia, hukum agama termasuk dan terutama hukum Islam, merupakan tambahan atau pelengkap bagi hukum tradisional.
Menurut Mr. van den Berg mengganggap hukum kebiasaan itu atau hukum adat adalah hukum agama, bila masyarakat setempat beragama Islam demikian pula bila masyarakat setempat itu beragama lain; teori terakhir ini dikenal juga seperti reception in complex.
Pendapat ini rupanya didasarkan zaman sebelum pemerintah Belanda me-eliminasi kekuasaan sultan-sultan dan raja-raja Islam di Indonesia. Sedangkan Van Vollenhoven mendasarkan pendapatnya setelah terjadi banyak pengurangan kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan Islam di Indonesia oleh pemerintah Belanda.
Staatssblad Tahun 1882 No. 152 dan 153 yang mengatur tentang peradilan agama (priesterraad) masih mempunyai wewenang yang luas di pulau Jawa dan Madura, yaitu selain mengenai nikah, talak, rujuk, nafkah, dan yang berkaitan dengan perkawinan diantara orang Islam, juga mengenai penyelesaian warisan dan wakaf. Kemudian pada tahun 1937 dengan Staatssblad 1937 No. 116 dan 110, wewenang mengenai warisan dan wakaf dimasukkan kedalam kekuasaan landraad. Bagian hukum Adat. Untuk luar Jawa dan Madura, peradilan agama belum diatur dengan ordonansi, kecuali di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur dimana berlaku peradilan kadi, diatur dengan Staatssblad 1937 No. 638 yaitu kerapatan Qadi.      
Setelah Indonesia merdeka, dengan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan diatas berlaku peradilan agama yang disebut dengan Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah mempunyai wewenang yang lebih luas, selain menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah talak, rujuk, dan sebagainya, juga mengenai penyelesaian perkara lain antara umat Islam sepanjang menurut kenyataan, perkara demikian tidak diurus oleh peradilan lain.
Dengan demikian, sudah tidak tepat lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukum Adat, sekurangnya untuk sebagian besar. Untuk sebagian besar hukum Islam itu, berlaku berdasarkan ordonansi dan undang-undang dan sebagian lainnya berdasarkan hukum Adat.

Kompilasi Hukum Islam
1.                  Pengertian Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi hukum islam adalah seperangkat ketentuan hukum islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kompilasi hukum islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menyeleksi berbagai pendapat fiqh mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan dari kitab-kitab fiqh. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

2.                  Kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia
Dalam konteks sosiologis kompilasi yang berubstansi hukum islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrument hukum politik yang digunakan adalah Inpres no.1 tahun 1991. Selain formulasi hukumislam dalam tata hukum Indonesia, KHI bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru.
Dengan demikian Khi mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Dengan demikian sejalan dengan motif-motif sosial, budaya dan politik tertentu dari pemberi legistimasi.
Keberadaan hukum islam harus diselaraskan dengan visi pembangunan hukum yang dicanangkan Negara. Lalu terjadi proses filterisasi terhadapmateri hukum islam oleh Negara.
Dengan demikian, secara ideologis KHI berada pada titik tengah antar paradigm agama dan paradigm Negara. Dalam paradigm agama, hukum islam wajib dilaksanakan oleh umat islam secara kaffah, tidak mengenal ruang dan waktu. Penerapan.na dalam kehidupan sosial menjadi misi agama yang suci. Dengan kata lain hukum islam berada dalam penguasaan hukum Negara dengan mempertimbangkan pluralitas agama, etnis, ras dan golongan. Hasil interaksi dari dua paradigm yang berbeda itu merupakan wujud nyata politik Negara terhadap hukum islam di Indonesia. Karena itu KHI merupakan satu-satunya hukum materiil islam yang memperoleh legitimasi politik dan yuridis dari Negara.
3.                  Penerapan KHI di Indonesia
Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua karena KHI bisa digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.
KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Implementasi Kompilaasi Hukum Islam bersifat fakultatif,yaittu ketentuan-ketentuan hukum islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif yang tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 1991, itu tidak secara priority mengikat dan memaksa warga Negara Indonesia, khususnya umat islam. KHI bersifat anjuran dan alternative hukum.




Daftar Pustaka
Abdul Ghani Abdullah. Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum  Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI)
Anwar.  M.  Syafi’i.  Politik  Akomodasi  Negara  dan  Cendekiawan  Muslim  Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi. Bandung: Mizan, 1995.
Basri. Cik Hasan.  Peradilan Agama  dan  Peradilan  Islam,  dalam  Bunga Rampai Peradilan Islam I. Bandung: Ulul albab Press, 1997.
Sukarja, Ahmad. Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, dalam Cik  Hasan  Basri  [ed],  Bunga  Rampai  Peradilan  Islam  I.  Bandung:  Ulul Albab Press, 1997.
M. Arfin Hamid. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia). Makassar : PT. UMITOHA. 2011 


Share this article :

0 comments:

Post a Comment

Ranting

Kunjungan dari

Pengunjung

Flag Counter

Google+ Followers

Followers

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Blog's Komunikasi Setia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger